Kasus Konflik Sosial Di Indonesia

Kasus Konflik Sosial Di Indonesia – Home//Konflik-atau-Gangguan-Sosial di JAYAWIJAYA, PAPUA, 01-08-2022 Konflik-atau-Gangguan-Sosial di JAYAWIJAYA, PAPUA, 01-08-2022 Minggu 9 Januari 2022 10, 820 Keterangan Mulai Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial di 1 Kabupaten, JAYAWIJAYA, PAPUA | 01-08-2022 Informasi awal dari Pusat Krisis Kesehatan terkait bencana konflik atau kerusuhan sosial yang terjadi di 1 kecamatan yaitu Wamena, JAYAWIJAYA, PAPUA pada tanggal 01-08-2022. Bentrok antarkelompok terjadi di Kecamatan Wouma, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu sore (01/08/2021). Akibat kejadian tersebut terdapat korban meninggal dunia dan luka-luka kemudian korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Data pertama yang diperoleh Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, jumlah korban yang dilaporkan sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 meninggal dunia, 0 hilang, 3 luka berat/dirawat, 0 luka ringan. terluka/rawat jalan dan 0 pengungsi. UPAYA YANG DILAKUKAN Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : Pelaksanaan Pendistribusian Lanjutan TNI, Polri Kab. Jayawijaya Penyediaan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Upaya: Menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya: Upaya Kementerian Kesehatan: Pemantauan Perilaku Membuat Laporan Untuk informasi lebih lanjut, hubungi instansi: Dinas Kesehatan Provinsi. Papua, Kode Nama: Mr. Yamamoto Lokasi: No. Telepon:

ARTIKEL TERKAIT Kejadian Luar Biasa-(KLB)—Keracunan- di MANDAILING-NATAL, SUMATERA UTARA, 01-09-2023 Tanah Longsor di KUNINGAN JAWA BARAT, 01-09-2023 Banjir di DONGGALA, SULAWESI -TENGAH, 01-09- 2023 -2023 Longsor di BANGKALAN, JAWA TIMUR, 01-07-2023 Kebakaran di KOTA-JAYAPURA, PAPUA, 01-07-2023 ARTIKEL POPULER Dampak penebangan liar terhadap lingkungan Dampak El Nino dan La Nina terhadap iklim di Indonesia Bagaimana untuk mengatasi banjir? Apa yang menyebabkan banjir? Apa saja dampak banjir terhadap lingkungan

Kasus Konflik Sosial Di Indonesia

Instagram Facebook Twitter Youtube Hubungi kami PUSAT KRISIS KESEHATAN Jl.HR Rasuna Said, Prof.Sujudi konstruksi, Lt. 6, Jakarta 12950 Telp (021) 526 5043, 521 0411, 521 0421, 521 0394 faks. 527 1111, 521 0395 KONTAK | Pertanyaan yang Sering Diajukan | RSS | SITEMAP Surat tiba di rumah Joko Prianto, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah, pada 22 Desember 2017. Belum ada kabar dari pihak keluarga, melainkan surat panggilan dari Polda Jateng, atas dugaan pemalsuan surat-surat yang dilaporkan oleh pengacara. bagi direksi PT. Sperma Indonesia, Yudi Taqdir Burhan.

Infografis: 5 Konflik Mematikan Sepanjang 2020

Somasi tersebut menyebutkan, berkas perkara Joko Prianto akan memasuki tahap kedua di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 28 Desember 2017.

Joko Prianto adalah seorang petani dan pencinta lingkungan. Dia melawan pabrik semen dan tambang PT Semen Indonesia agar pegunungan Kendeng tetap ada.

Pada saat pemanggilan, ada kemungkinan dia akan ditangkap oleh kejaksaan. Joko tidak takut. Bolak-balik dari Rembang ke Semarang tujuh belas kali, melapor ke Polda Jawa Tengah. Aku yakin dia tidak bersalah.

Dia mengatakan, semua bukti dugaan pemalsuan telah diperiksa oleh kuasa hukum perusahaan, kuasa hukum Pemda Jawa Tengah dan majelis hakim di tingkat PTUN Semarang dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya bahkan Mahkamah Agung.

Satgas Konflik Sosial Bertugas Selama 3 Bulan Di Mareje

“Kriminalisasi ini tidak menyurutkan perjuangan kita untuk menyelamatkan Bumi Pertiwi, tujuan kita adalah melestarikan Gunung Kendeng,” kata Jokonya, Kamis (28/12/17)

Menurut Joko Prianto, kriminalisasi ini merupakan bentuk akses selektif terhadap aparat penegak hukum. Laporan warga atas kebohongan saksi, Camat Gunem, dan warga Tegaldowo dalam kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hingga kini belum diusut.

Perusakan tenda dan pembakaran musholla juga tak terkendali, bahkan pemukulan warga saat aksi di lokasi pabrik seakan terlupakan.

Kasus yang menimpa Joko Prianto hanyalah salah satu dari sekian banyak tindakan kriminalisasi terhadap warga. Di berbagai pelosok tanah air masih banyak warga yang harus berhadapan dengan aparat keamanan, ditangkap dan mendekam di penjara, untuk mempertahankan ruang hidupnya.

Perempuan Perdamaian (1): Tantangan Indonesia Menyelesaikan Konflik Sosial

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sibuk mendorong land reform dengan membagikan 9 juta hektare lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai janji politik lamban dan berbanding terbalik dengan proyek investasi skala besar yang rakus lahan.

Dewi Kartika, Sekjen KPA, mengatakan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dan perluasan perkebunan berlangsung cepat dan beringas, mengubah lahan pertanian dan mengubah kebun masyarakat, berujung pada konflik lahan dan kriminalisasi.

Lahan untuk rakyat dalam rencana land reform, kata dia, berjalan lambat dibandingkan dengan pembebasan lahan untuk kepentingan proyek strategis, pembangunan infrastruktur, energi, properti.

Di sisi lain, kriminalisasi terhadap petani, nelayan, dan aktivis tinggi dan ada sejumlah peraturan baru yang sedang dalam proses seperti RUU Perkelapasawitan, bank tanah, dll., yang bertentangan dengan reformasi pertanian. “Ribuan konflik agraria lama dan baru, kurang terhormat dengan proyek investasi miliaran dolar,” katanya.

Konflik Sosial Atau Kerusuhan Sosial Di Jayawijaya, Papua, 08 01 2022

Ia mengatakan, situasi ekonomi politik pertanian Indonesia sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa jalan menuju land reform belum usai. Memang, kata dia, tiga tahun pemerintah menyelesaikan masalah tanah warisan bukan hal yang mudah, tapi perampasan tanah masih marak dan pengucilan rakyat secara kekerasan oleh pemerintah yang menjanjikan reformasi pertanian.

Pada tahun 2017, KPA mencatat sedikitnya 659 sengketa tanah di berbagai wilayah seluas 520.491,87 hektare. Konflik ini telah melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga. Dibandingkan tahun 2016, konflik tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 50%.

Dari semua sektor, perkebunan menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria terjadi di daerah ini selama tahun 2017, 32% dari seluruh kejadian. Kepemilikan menempati urutan kedua dengan 199 atau 30% konflik. Ketiganya adalah infrastruktur sebanyak 94 (14%), diikuti oleh sektor pertanian sebanyak 78 (12%). Sektor kehutanan 30 (5%), sektor pesisir dan laut 28 (4%), terakhir sektor pertambangan 22 (3%).

Dari segi infrastruktur, konflik terjadi seluas 52.607,9 hektar dan tambang seluas 45.792,8 hektar. Sektor pesisir dan kelautan 41.109,47 hektar, sektor pertanian pangan 38.986,24 hektar. Luas wilayah konflik sektoral adalah 10.337,72 hektare. Sedangkan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2015-2017), terjadi 1.361 konflik lahan.

Mensos Serukan Terciptanya Keserasian Sosial Untuk Merawat Nkri

Menurut Dewi, perkebunan penyumbang terbesar konflik agraria di Tanah Air, baik perkebunan Belanda lama maupun baru. Sistem pengelolaan perkebunan selama ini, kata dia, tidak berubah, menggunakan model bisnis perkebunan ala kolonial, cara korup, menindas buruh dan masyarakat lokal.

Sebanyak 194.453,27 hektar dihasilkan di sektor perkebunan. Daerah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari angka tersebut, perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar dengan luas 95.565,27 hektar (49%).

Selama 10 tahun terakhir, menurut data KPA, luas perkebunan kelapa sawit meningkat rata-rata 5,9% setiap tahunnya. Peningkatan perkebunan kelapa sawit tertinggi terjadi pada tahun 2011, dengan peningkatan sebesar 7,24% menjadi 8,99 juta hektar. Pada tahun 2016, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 11,67 hektar. Laju kenaikan tersebut, kata dia, tidak diimbangi dengan sistem pemberian izin mendirikan bangunan, izin usaha dan kajian dampak yang komprehensif. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk meninjau kembali izin-izin kelapa sawit.

Masalah pelik lainnya, kata dia, adalah ketimpangan kepemilikan tanah. Dari total perkebunan kelapa sawit tersebut, 31% dimiliki oleh beberapa grup korporasi besar seperti Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar dan Grup Surya Dumai.

Anatomi Konflik Sosial Warga Lokal Dan Eks Pengungsi Timor Timur

Aksi solidaritas warga Kendeng terkait penuntutan Joko Prianto atas tuduhan pemalsuan surat yang dilaporkan kuasa hukum PT Semen Indonesia. Foto: Tommy Apriando/Indonesia

Secara politis, kondisi ini akan terus bertahan dan meningkat. Pasalnya, RUU Perkelapasawitan kembali masuk dalam Jadual Legislasi Nasional pada 2018. Padahal, RUU tersebut, kata dia, dikritik karena melayani kepentingan bisnis atau korporasi besar.

Dengan regulasi dan kebijakan yang semakin dicermati oleh investor, kata dia, bukan tidak mungkin RUU itu akan dengan mudah menjadi undang-undang tahun depan.

Sedangkan untuk sektor real estate atau perumahan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2016. Konflik di sektor ini muncul dalam berbagai hal dan tidak hanya soal tanah. Di beberapa tempat, kata dia, pembangunan properti seperti hotel dan apartemen menimbulkan konflik sumber air yang dimonopoli pengembang.

Akibat Negatif Konflik Sara & Upaya Pencegahan Dampak Gejala Sosial

Dia mencontohkan, di Bandung, puluhan warga Dago Elos Kota Bandung terancam kehilangan rumah karena ancaman penggusuran terkait gugatan keluarga Muller yang mengaku memiliki tanah tersebut. Dalam proses hukumnya, keluarga Muller menggandeng PT. Dago Inti Graha, sebuah perusahaan real estate di sana.

Keterlibatan Dago Inti Graha karena Eigendom Verponding yang disebut-sebut milik keluarga Muller memberikan hak atas Dago Inti Graha. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 Agustus 2016.

Di Teluk Jambe, tiga desa: Margakaya, Wanajaya dan Margamulya, sekitar 600-800 petani digusur akibat konflik dengan PT. Pertiwi Lestari yang ingin membangun perumahan.

Kemudian, para nelayan di Takalar, Sulawesi Selatan memprotes rencana ambisius pemerintah Makassar dan Sulawesi Selatan untuk mengubah pesisir Makassar menjadi kota tepi pantai seperti Dubai atau Singapura. Proyek ini bernama Center Point of Indonesia (CPI) dengan luas 157 hektar, dimana 100 hektar di antaranya diberikan kepada PT. Yasmin dan Ciputra.

Konflik Vertikal Dan Horizontal: Pengertian Serta Contohnya

Contoh lain, pembangunan kota baru Meikarta di Cikarang, Jawa Barat yang dipimpin Lippo Group. Sebelum kedatangan kota baru ini, pemerintah sedang membangun beberapa infrastruktur besar, seperti Bandara Internasional Kertajati baru Rs 23 miliar, investasi kereta cepat Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung Rs 65 miliar, Pelabuhan Laut Dalam Patimban Rs 40 triliun dan Tol Jakarta-Cikampek Rp 16 triliun

“Meski pembangunan Meikarta tidak menimbulkan konflik langsung dengan masyarakat, namun perkembangan ini menimbulkan konflik di daerah lain seperti pembangunan Bandara Kertajati dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dimaksudkan untuk mendukung perkembangan kota baru tersebut,” kata Devi.

Pemicu konflik lahan lainnya, kata dia, adalah pengambilalihan perumahan mewah, misalnya perampasan Teluk Jakarta dan rencana perampasan Teluk Benoa, Bali.

Sepanjang tahun 2017, konflik muncul di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Sedikitnya 266 konflik pecah di Sumatera. Di Jawa, konflik menyebar dari Banten hingga Jawa Timur dengan 198 kasus.

Pengertian Konflik, Macam Macam, Penyebab, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui

Bali dan Nusa Tenggara mencatat 43 konflik. Kalimantan, 142 konflik lahan, Sulawesi, 57 insiden, Maluku di Papua, 30 kasus di tahun 2017.

Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau, dan Lampung menjadi lima besar provinsi dengan konflik agraria terbanyak terjadi pada tahun 2017, terhitung 38,85% dari 659 peristiwa konflik. Selama lima tahun terakhir, konflik agraria di daerah ini sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Secara berurutan, lima provinsi teratas konflik agraria adalah Jawa Timur (60) atau 9,10%, Sumatera Utara 59 kasus (8,95%), Jawa Barat 55 (8,34%), Riau 47 (7,13%) dan Lampung 35 (5,3%). . ).

Khususnya di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara banyak terjadi konflik agraria yang berdampak pada perkebunan negara (PTPN) dan Perhutani. Konflik yang berulang sepanjang tahun, kata Dewi, menyoroti perlunya upaya khusus dan sistematis untuk menyelesaikan konflik agraria dengan BUMN, melalui pendekatan keadilan dan akses masyarakat.

Penyebab Konflik Sosial Dalam Masyarakat Beserta Latar Belakang Permasalahannya

Konflik agraria telah menimbulkan kekerasan brutal terhadap para korban. Sepanjang tahun 2017, 13 warga tewas, enam tewas. Sebanyak 612 warga selesai

Contoh konflik sosial di masyarakat, contoh kasus konflik sosial, kasus konflik di indonesia, konflik sosial di indonesia, konflik sosial di indonesia terbaru, contoh kasus konflik sosial dalam masyarakat, kasus sosial di indonesia, artikel konflik sosial di indonesia, contoh kasus penipuan di media sosial, contoh konflik sosial di indonesia, konflik sosial budaya di indonesia, contoh kasus konflik di indonesia